BMPS Kota Bekasi: Tak Ada Komersialisasi Pendidikan, Justru Bantu

SOROT BERITA | BEKASI - Tanggapi kritik dari politikus senior dan pengamat pendidikan beberapa waktu lalu, Sekretaris BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, menegaskan bahwa sekolah swasta di Bekasi tidak melakukan komersialisasi pendidikan.

Kepada sorotberita.com, Ayung mengatakan, sekolah swasta justru berperan membantu pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat.

"Kami di swasta yang terangkum dalam BMPS mengambil peran itu. Jadi tidak ada istilahnya pendidikan dijadikan bisnis. Karena ini menjadi tanggung jawab bersama," tegas Ayung, di Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, Selasa (6/8/2024).

Ayung juga membantah anggapan bahwa sekolah swasta bebas menentukan kuota siswa, sementara sekolah negeri dibatasi.

"Kami punya data dari DAPODIK per tanggal 6/8/2024 yang menunjukkan bahwa tidak ada data yang melebihi 40 jumlah siswanya untuk swasta. Semuanya di bawah 40," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa sekolah swasta di Kota Bekasi menerima bantuan dana BOS dari pemerintah, dan mengelola dana tersebut untuk operasional sekolah, termasuk gaji guru dan karyawan. "Sementara di negeri itu kan yang bayar (red-gaji) pemerintah," imbuhnya.

BACA JUGA: Politikus Senior Kritik Praktik Sekolah Swasta di Bekasi

Terkait penahanan ijazah, Ayung menyatakan bahwa hal itu merupakan upaya terakhir yang dilakukan sekolah terkait pembiayaan.

"Tidak sedikit juga yang melakukan sudah berapa tahun anaknya memiliki tanggungan yang begitu besar terus baru datang dan minta keringanan. Itu juga kita berikan," ungkapnya.

Ayung juga menjelaskan, bahwa angka 44.000 lulusan SD di Bekasi yang disebut Disdik tidak akurat karena tidak memperhitungkan siswa yang melanjutkan ke MTs, pesantren, atau pindah bersama orang tua. "Disdik hanya menghitung SMP negerinya saja. Swasta itu tidak pernah dilibatkan," terangnya.

Ia menegaskan, bahwa sekolah swasta di Bekasi siap membantu pemerintah dalam menampung siswa yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri.

"Dari data terakhir yang kami himpun hanya tersisa 700-an lagi (red-calon siswa) yang belum memilih, karena dijanjikan masuk ke negeri dengan biaya sekian. Dan kita juga berkomitmen dengan Pemkot Bekasi bahwa dari 700 anak yang belum sekolah dan miskin maka kita gratiskan," pungkasnya (Pandu)