Warga Sumur Batu Tunggu SHM 4 Tahun, Komisi 1 DPRD Siap Turun Tangan

SOROT BERITA | BEKASI - Keterlambatan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pasca pelebaran jalan di Kelurahan Sumur Batu, Kota Bekasi, akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD setempat.

Komisi 1 DPRD Kota Bekasi berjanji, akan segera menggelar audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

"Ini sangat tidak masuk akal. Pembebasan lahan sudah dibayar, tapi sertifikat belum keluar juga. Kami akan panggil BPN untuk klarifikasi mengapa prosesnya sangat lambat," tegas Ketua Fraksi Golkar Solidaritas, Sarwin Edi Saputra, di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (30/01/2025).

Anggota Dewan dari Dapil 3 tersebut mengungkapkan keprihatinannya, karena masalah yang sudah berlarut-larut selama empat tahun ini sangat merugikan warga. 

"Mereka butuh kepastian hukum. Tanahnya sudah berkurang karena pelebaran jalan, tapi bukti kepemilikan yang sah belum ada," jelas Sarwin.

Sarwin membuka pintu selebar-lebarnya, bagi warga yang ingin menyampaikan keluhan, untuk datang ke Komisi 1 DPRD Kota Bekasi.

"Silakan datang ke Komisi 1, tidak perlu banyak-banyak. Tiga atau lima orang perwakilan pun kami terima. Yang penting kami bisa segera mencari solusi," ujarnya.

Komisi 1 DPRD berjanji, akan mengawal proses ini hingga tuntas. Audiensi dengan BPN dan Disperkimtan dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat, untuk mencari titik terang permasalahan yang sudah berlarut-larut. (Pandu)