MITRAPOS | BEKASI - Dinilai borong jobdesk dan tidak melibatkan fungsi kader, sejumlah kader dan Bacaleg DPD Partai Nasdem Kota Bekasi menyatakan sepakat ganti ketua.
Hal itu dipaparkan oleh seluruh pengurus, Kader, dan Bacaleg yang hadir pada Diskusi Perubahan yang dilaksanakan di Hotel Horison, Kota Bekasi, Minggu (22/1/2023) kemarin.
Dinamika Partai Nasdem Kota Bekasi belum ada ujungnya sejak 2022 lalu dengan undur dirinya anggota dan beberapa Bacaleg atas kekecewaan kepada ketua aktif DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, Aji Ali Syahbana.
"Dari borong Jobdesk, tidak memberikan data ke Bapilu, sampai tidak transparan soal keuangan kepada sekretaris dan bendahara. Sudah jelas maladministrasi," ungkap Imam Wahyudi, Ketua Bapilu DPD Partai Nasdem Kota Bekasi.
Diakui Imam, dinamika sebelumnya adalah Bapilu tidak mendapat akses tupoksi yang sebenarnya. Data Bacaleg tidak pernah diberikan, sampai sampai pihaknya mencari data sendiri. "Tentu saya akan membentuk tim Bapilu nantinya. Tim yang bisa menjalankan tupoksi secara masif. Saya anggap maladministrasi itu ketua," ujarnya.
Selain itu, Imam juga mengatakan bahwa mesin partai tidak berjalan, karena arahan selama ini sekedar seremonial, dan tidak pernah di sinergikan antara bacaleg. "Seremonialnya tidak pernah ada kegiatan yang menjurus secara terfokus dan terukur. Konsolidasi yang dibahasnya hanya E-KTA. Tidak ada program tugas DPC, porsi porsi tidak ada arahan sehingga timbul dinamika internal partai," Papar imam keras.
"Nasdem ini seperti punya ketua sendiri, karena semua jobdesk diborong. Fungsi tidak dijalankan. Dan itu untuk kepentingan dirinya sendiri," Katanya menilai.
Sebelumnya, Imam menambahkan, terkait pendidikan politik (Dikpol) juga jadi soal, karena tidak mengetahui berapa anggarannya, karena tidak ada transparansi, akhirnya muncul dinamika.
Selama ini, lebih jauh Imam mengatakan, belum pernah DPD membangun sinergitas antara DPC, DPRt dan Bacaleg.
Dijelaskan, kegiatan hari ini adalah inisiasi dari teman teman untuk membuat forum yang terfokus dan mengetahui arah dan tujuannya Partai Nasdem. Dengan tema diskusi perubahan, karena memang semua ingin ada perubahan untuk kepentingan Partai Nasdem, bukan kepentingan sendiri.
"Tandatangan kesepakatan tertera. Dan kegiatan ini tidak ada yang menggerakan. Ini merupakan inisiasi bersama karena kecintaan terhadap Partai Nasdem," imbuhnya.
Imam juga mengatakan bahwa kelanjutannya tergantung sikap dari DPW dan DPP, "Kita tidak punya wewenang siapa dan bagaimana Nasdem kedepannya mengajukan, namun keputusan ada di DPW dan DPP," ujarnya.
Selain Sekretaris dan Bendahara DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, hadir juga sejumlah 8 DPC dalam kegiatan diskusi perubahan tersebut. Dengan 2 DPC belum terbentuk. Dan 2 DPC tidak hadir, yakni DPC Jatiasih dan Medan Satria.
Terpisah dikonfirmasi, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, Aji Alisyahbana menilai sebaliknya. "Hal yang biasa di dunia politik bang, warna warni demokrasi. Kegiatan itu ilegal tidak syah," ungkap Aji, melalui keterangan tertulis.
Menurutnya, surat undangan Diskusi Perubahan yang beredar juga tidak sah. Dan diakuinya jelas menyalahi aturan organisasi Partai Nasdem.
Berikut rincian yang dikatakan Aji Alisyahbana dalam keterangan tertulis pesan Whatsapp;
1. Bapilu tdk terdaftar dalam AD ART, PO Partai NasDem.
2. Surat tanpa alamat jelas.
Atas dasar tsb maka segala kegiatan yang dilakukan dan timbul sebagai akibatnya maka diluar tanggung jawab ketua DPD.
"Maka dari itu kepada saudara yang mengedarkan surat-surat tersebut cacat administrasi dan tidak sah," pungkas Aji.
(Red-Mitrapos)
ADVERTISEMENT
"Nasdem ini seperti punya ketua sendiri, karena semua jobdesk diborong. Fungsi tidak dijalankan. Dan itu untuk kepentingan dirinya sendiri," Katanya menilai.
Sebelumnya, Imam menambahkan, terkait pendidikan politik (Dikpol) juga jadi soal, karena tidak mengetahui berapa anggarannya, karena tidak ada transparansi, akhirnya muncul dinamika.
Selama ini, lebih jauh Imam mengatakan, belum pernah DPD membangun sinergitas antara DPC, DPRt dan Bacaleg.
Dijelaskan, kegiatan hari ini adalah inisiasi dari teman teman untuk membuat forum yang terfokus dan mengetahui arah dan tujuannya Partai Nasdem. Dengan tema diskusi perubahan, karena memang semua ingin ada perubahan untuk kepentingan Partai Nasdem, bukan kepentingan sendiri.
"Tandatangan kesepakatan tertera. Dan kegiatan ini tidak ada yang menggerakan. Ini merupakan inisiasi bersama karena kecintaan terhadap Partai Nasdem," imbuhnya.
Imam juga mengatakan bahwa kelanjutannya tergantung sikap dari DPW dan DPP, "Kita tidak punya wewenang siapa dan bagaimana Nasdem kedepannya mengajukan, namun keputusan ada di DPW dan DPP," ujarnya.
Selain Sekretaris dan Bendahara DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, hadir juga sejumlah 8 DPC dalam kegiatan diskusi perubahan tersebut. Dengan 2 DPC belum terbentuk. Dan 2 DPC tidak hadir, yakni DPC Jatiasih dan Medan Satria.
Terpisah dikonfirmasi, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, Aji Alisyahbana menilai sebaliknya. "Hal yang biasa di dunia politik bang, warna warni demokrasi. Kegiatan itu ilegal tidak syah," ungkap Aji, melalui keterangan tertulis.
Menurutnya, surat undangan Diskusi Perubahan yang beredar juga tidak sah. Dan diakuinya jelas menyalahi aturan organisasi Partai Nasdem.
Berikut rincian yang dikatakan Aji Alisyahbana dalam keterangan tertulis pesan Whatsapp;
1. Bapilu tdk terdaftar dalam AD ART, PO Partai NasDem.
2. Surat tanpa alamat jelas.
Atas dasar tsb maka segala kegiatan yang dilakukan dan timbul sebagai akibatnya maka diluar tanggung jawab ketua DPD.
"Maka dari itu kepada saudara yang mengedarkan surat-surat tersebut cacat administrasi dan tidak sah," pungkas Aji.
(Red-Mitrapos)