MITRAPOS | JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, naiknya harga minyak dan gas menjadi sebuah tantangan di sektor hilir energi. Sebab, harga keekonomian produk meningkat tajam. Bila dibandingkan dengan harga keekonomian, harga jual BBM dan LPG yang ditetapkan pemerintah sangat rendah.
Pada Juli 2022, Solar CN-48 atau Biosolar (B30), dijual dengan harga Rp 5.150 per liter, yang harusnya harga keekonomiannya Solar mencapai Rp 18.150. Jadi untuk setiap liter Solar, pemerintah membayar subsidi Rp 13 ribu.
Nicke melanjutkan, harga Pertalite, tetap dijual dengan harga Rp 7.650 per liter, sedangkan harga pasarnya saat ini adalah Rp 17.200. Sehingga untuk setiap liter Pertalite yang dibayar oleh masyarakat, pemerintah mensubsidi sebesar Rp 9.550.
Lalu juga untuk LPG PSO, dimana sejak 2007 belum ada kenaikan, harganya masih Rp 4.250 per kilogram, dimana harga pasar Rp 15.698 per kg. Jadi subsidi dari pemerintah adalah 11.448 per kilo.
Pertamina masih memberikan harga Pertamax Rp 12.500. Padahal untuk RON 92, kompetitor sudah menetapkan harga sekitar 17 ribu. Karena secara keekonomian harga pasar Pertamax telah mencapai Rp 17.950.
"Kita masih menahan dengan harga 12.500, karena kita juga pahami kalau Pertamax kita naikkan setinggi ini, maka shifting ke Pertalite akan terjadi, dan tentu akan menambah beban negara," ujar Nicke dalam keterangannya, pada Jumat (8/7/2022).
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memprediksi sampai akhir tahun ini jumlah subsidi meningkat menjadi Rp 284 triliun. Padahal target APBN di awal tahun sebesar Rp 207 triliun.
"Subsidi melonjak hingga Rp 284 triliun. Kemudian kompensasi sangat tinggi, meningkat menjadi Rp 293 triliun dari yang tadinya hanya Rp 18 triliun," pungkasnya.
(Pandu-Mitrapos)
ADVERTISEMENT
"Kita masih menahan dengan harga 12.500, karena kita juga pahami kalau Pertamax kita naikkan setinggi ini, maka shifting ke Pertalite akan terjadi, dan tentu akan menambah beban negara," ujar Nicke dalam keterangannya, pada Jumat (8/7/2022).
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memprediksi sampai akhir tahun ini jumlah subsidi meningkat menjadi Rp 284 triliun. Padahal target APBN di awal tahun sebesar Rp 207 triliun.
"Subsidi melonjak hingga Rp 284 triliun. Kemudian kompensasi sangat tinggi, meningkat menjadi Rp 293 triliun dari yang tadinya hanya Rp 18 triliun," pungkasnya.
(Pandu-Mitrapos)