PDI Perjuangan Jabar Lebih Pilih Patuh Mega Daripada Ikut Retret?

SOROT BERITA | MAGELANG - Di tengah kontroversi instruksi mendadak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan Jawa Barat, kompak mengambil sikap menunggu arahan lanjutan terkait kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

"Siang ini saya sedang bersama kepala daerah kader PDI Perjuangan Jawa Barat, ada Pak Imron Bupati Cirebon, Pak Tri Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Bupati Bekasi, dan Ibu Citra Bupati Pangandaran," ungkap Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, di akun tiktok @ono_surono, Jumat (21/2/2025).

Ono menegaskan, pihaknya sedang melakukan kajian hukum mendalam terkait retret tersebut.

"Sebagai kepala daerah, tugas dan tanggung jawab mereka semata-mata untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

"Jadi beliau-beliau ini sedang menunggu arahan dan instruksi berikutnya," tambah Ono, menegaskan loyalitas kader PDIP Jabar kepada instruksi ketua umum partainya.

Namun, sikap ini berbeda dengan pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang menyebut kegiatan retret merupakan amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah. Saya jadi wali kota (Bogor) itu ikut Lemhanas, ikut Mendagri," kata Bima, di Media Center Magelang Retret.

Selain itu, Bima mengakui, tidak ada sanksi hukum bagi kepala daerah yang absen, sesuai dengan yang tertulis dalam undang-undang.

"Sanksi itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada," paparnya.

Sebelumnya, melalui surat instruksi nomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati secara tegas meminta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan, untuk menunda keberangkatan ke Magelang. (Pandu)