Nusron: Tanah Tak Masalah, Infrastruktur Kunci 3 Juta Rumah

SOROT BERITA | JAKARTA - Pemerintah memastikan ketersediaan lahan untuk program pembangunan 3 juta rumah, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan hal ini dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA di JW Marriot Hotel Jakarta, Kamis (19/12/2024).

"Kalau mau bangun 3 juta rumah MBR dengan luas 60 meter persegi per rumah, butuh sekitar 25.200 hektare. Saya punya stok 79 ribu hektare tanah terindikasi telantar," tegas Menteri Nusron.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan tanah terindikasi telantar sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

"Tanah ini harus difungsikan, tidak boleh dianggurkan, untuk kemakmuran masyarakat," ujarnya.

Menteri Nusron menegaskan bahwa ketersediaan tanah bukan lagi masalah utama.

"Soal tanah, no issue. Isunya sekarang adalah kesesuaian lokasi, peta topografi, dan infrastruktur jalan menuju lokasi perumahan," jelasnya.

Selain ketersediaan lahan, berbagai dukungan kebijakan lain turut memperlancar program ini.

Menteri Nusron menyebutkan Zona Nilai Tanah (ZNT), pendaftaran, pengukuran, sertipikasi, dan pemecahan sertifikat; Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD); Rencana Tata Ruang (RTR); Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); serta Hak Tanggungan (HT), balik nama, dan roya.

Rakernas HIMPERRA ini juga dibuka bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Ketua Umum HIMPERRA, Ari Tri Priyono.

Turut hadir Dirjen Perbendaharaan (wakil Menteri Keuangan), Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu, serta berbagai asosiasi dan pemangku kepentingan terkait. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan program 3 juta rumah MBR. (Pandu)