SOROT BERITA | JAKARTA - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengambil sikap tegas terhadap praktik mafia tanah, yang melibatkan oknum internal maupun eksternal instansinya.
Pernyataan keras itu, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2024, di Jakarta, Kamis (14/11/2024).
"Saya sendiri yang akan mengantar pelaku ke aparat penegak hukum. Ini peringatan keras bagi siapapun yang terlibat, terutama jika mereka aparatur Kementerian ATR/BPN," tegas Menteri Nusron, di hadapan para pejabat tinggi negara.
Hasil investigasi Kementerian ATR/BPN, mengungkap jaringan kompleks mafia tanah, yang melibatkan berbagai pihak.
"Ada komponen pemborong tanah, oknum kepala desa, notaris, PPAT, termasuk BIMANTARA dan PERMATA yang pasti terlibat dalam praktik ini," ungkapnya.
Menteri Nusron yang mantan aktivis itu, menekankan pentingnya pembenahan internal sebagai langkah awal, terutama dengan kolaborasi bersama stakeholder eksternal, dan fokus perkuat sistem dan meningkatkan integritas SDM di BPN.
"Ini kerja berat yang membutuhkan kolaborasi. Kami tidak mungkin bekerja sendiri. Dukungan aparatur keamanan, hukum, dan pertahanan sangat urgent dan signifikan," pungkas Nusron.
Perlu diketahui, acara tersebut dibuka langsung oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, didampingi jajaran pejabat tinggi termasuk Kepala BIN Muhammad Herindra, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, dan perwakilan Kapolri.
Pertemuan tingkat tinggi itu menandai babak baru, dalam upaya sistematis memberantas mafia tanah, yang telah menjadi masalah akut di Indonesia. (Pandu)