Menteri ATR/BPN Dorong Transformasi Layanan Pertanahan di Bali

SOROT BERITA | DENPASAR - Dalam sebuah pengarahan di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya transformasi dalam layanan pertanahan untuk menghadapi tantangan birokrasi modern. 

“Masyarakat kita hari ini cerdas dan kritis. Karena itu, wajah kantor kita harus berubah. Kita harus ubah business process pelayanan kita supaya lebih simple dan cepat, tetapi tetap mengutamakan akurasi,” tegas Menteri Nusron, Jumat (13/12/2024).

Ia menjelaskan, bahwa transformasi ini harus mencakup simplifikasi proses bisnis yang lebih akuntabel dan transparan, serta penguatan infrastruktur teknologi.

Bali, yang merupakan wilayah pertama menerapkan layanan pertanahan secara elektronik di seluruh kabupaten/kota sejak Mei lalu, menjadi contoh nyata dari upaya ini. 

“Dengan adanya sistem elektronik, Kantor Pertanahan di sembilan kabupaten/kota di Bali semakin memudahkan masyarakat,” paparnya.

Namun, ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap langkah, terutama untuk menghindari sengketa tanah di masa depan. 

“Kedua, prudent, harus hati-hati apakah tanah yang mau kita sertipikatkan ini tumpang tindih atau tidak. Ketiga, harus akuntabel,” lanjut Nusron, mengingatkan bahwa setiap produk yang dihasilkan harus bisa dipertanggungjawabkan.

Menteri Nusron juga menekankan perlunya manajemen risiko dalam proses pelayanan, karena menurutnya, pelayanan pertanahan harus berbasis pada manajemen risiko, dengan mempertimbangkan potensi konflik dan tumpang tindih di masa depan.

“Kelima, transparan, bisa dikontrol oleh masyarakat. Kita harus menjadi birokrasi yang modern,” imbau Menteri kepada jajarannya. 

Dengan langkah transformasi ini, Kementerian ATR/BPN bertujuan untuk menjadikan pelayanan pertanahan lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan dan tata ruang. 

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan, dan Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra, beserta seluruh Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali. (Pandu)