19 Mei 24, 13:24 Wib
SOROT BERITA | JAKARTA - Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mendesak percepatan penyelesaian One Map Policy dan One Spatial Planning Policy untuk mendorong investasi dan pembangunan berkelanjutan.
"Kita tuntaskan isu ini bersama pelaku usaha," tegas Menteri Nusron, dalam Talkshow Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).
ADVERTISEMENT
Ia menjelaskan, lambatnya penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), akibat belum selesainya One Map Policy, yang masih kekurangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Baru ada 541 RDTR, dan hanya 278 yang terintegrasi dengan OSS. Padahal idealnya 2.000 RDTR," paparnya.
Menteri Nusron juga menyoroti, tumpang tindih kewenangan tata ruang yang selama ini terjadi.
"One Spatial Planning Policy akan menyatukan tata ruang, menghindari tumpang tindih dan memastikan pelayanan yang cepat, akurat, dan akuntabel," jelasnya.
Ia menekankan pentingnya KKPR yang compliant, mempertimbangkan mitigasi risiko, dan sesuai aturan.
Sementara itu, Dirjen Tata Ruang, Dwi Hariyawan, melaporkan lebih dari 200 peserta mengikuti talkshow tersebut.
Dwi berharap, kegiatan tersebut menghasilkan masukan berharga untuk perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.
"Semoga kita semua berkomitmen mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan," pungkasnya.
Terpantau, Talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, serta perwakilan dari ASPI, IAP, dan WRI Indonesia. (Pandu)