MITRAPOS | BEKASI - Beberapa waktu ini sedang ramai di media sosial, pro kontra antara warganet yang meminta agar acara wisuda untuk sekolah TK hingga SMA dihapuskan. Mereka menilai, acara wisuda cukup hanya diadakan di perguruan tinggi.
Seperti dilansir dari radarbekasi.id dengan judul "Orangtua Siswa Terpaksa Biayai Wisuda Kelulusan Sekolah Anaknya", ada salah satu orang tua di bekasi yang merasa terbebani dengan biaya sebesar itu. Menurut orang tua tersebut, dana wisuda seharusnya bisa untuk untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang lain.
Memandang hal tersebut, Aktivis Kemanusiaan, Frits Saikat mengungkapkan, bahwa ia setuju dengan warganet, yang mengatakan bahwa wisuda seharusnya hanya cukup diadakan di perguruan tinggi, sedangkan untuk tingkat Paud hingga SMA tidak perlu.
BACA JUGA: Frits Saikat Ungkap Pentingnya Sosialisasi BLK Untuk Masyarakat Miskin
"Wisuda itu harusnya menjadi momen ending mas, dimana fase masa pendidikan berakhir, lalu menuju jenjang karir, kalau di tingkat Paud, TK, SD, SMP, SMA, itu kan masih ada jenjang berikutnya," ujar Frits pada mitrapos.com saat diwawancarai via WhatsApp, Selasa (20/6/2023).
Ia menyayangkan, khususnya di Kota Bekasi, kegiatan wisuda tingkat Paud hingga SMA hanya menambah beban orang tua murid, karena menurutnya tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk wisuda, yang bahkan sebenarnya tidak memiliki value untuk diadakan.
"Ironi mas, jika ada keluarga yang notabenenya tidak mampu, namun karena adanya kegiatan wisuda ini, dia jadi maksain mas, ekonominya jadi berantakan karena hal-hal begini, apalagi kalau nggak bisa melanjutkan karena uang wisudanya kurang," paparnya.
Dibalik itu ia khawatir, kegiatan seperti ini dapat membuka celah munculnya oknum tertentu, yang akhirnya dapat mendulang keuntungan dari kesulitan para orang tua yang tidak mampu, untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
BACA JUGA: Frits Saikat Soroti Hak Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat
"Saya khawatir, malah kegiatan wisuda ini menjadi celah baru oknum tertentu, untuk memanfaatkan dan mendulang keuntungan dari siswa serta orang tuanya, yang padahal para orang tua sendiri merasa terbebani," tegasnya.
Frits menyadari, bahwa polemik wisuda tingkat Paud hingga SMA ini memang menuai pro dan kontra, namun ia melihat dari sudut pandang masyarakat, lebih banyak kalangan orang tua yang tidak memiliki kemampuan hingga terbebani untuk membiayai hal tersebut.
"Mau ada yang pro pun, harusnya kita sadar, tidak semua warga Kota Bekasi mampu, lebih banyak dari latar belakang menengah ke bawah, apalagi harus memaksakan untuk kegiatan yang sebenarnya tidak penting, ini masih ada jenjang pendidikan berikutnya loh mas," tukasnya.
Frits menuturkan, seharusnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi memegang peran dalam hal ini, dan mengambil sikap tegas untuk tidak menjadikan wisuda tingkat Paud hingga SMA bersifat opsional, dan menghentikan kegiatan serupa yang bisa membebani orang tua yang tidak mampu.
"Harusnya Dinas Pendidikan mengambil langkah tegas untuk wisuda tingkat Paud hingga SMA, itu enggak perlu, jangan bilang kalau itu sifatnya opsional, kalau begitu berarti sekolah bisa saja melakukannya, kasihan yang tidak mampu," pungkasnya.
(Pandu-Mitrapos)
ADVERTISEMENT