MITRAPOS | BEKASI - Angga Nugraha, seorang warga Kota Bekasi mengeluhkan adanya kabel semerawut di banyak jalan yang melintas di udara dan penempatan tiang listrik yang belum teratasi.
Angga berharap, pembenahan infrastruktur dapat segera terealisasi, agar setiap gangguan atau pemandangan tak sedap di jalan bisa terselesaikan secepatnya.
"Ini bahaya sih mas, kabel-kabel banyak menjuntai begini ke jalan, takutnya warga melintas, nggak fokus dijalan, eh akhirnya nyentuh tuh kabel kan bahaya," papar Angga, Rabu (11/4/2023).
Terpisah, Dinas Bina Marga dan Sumber daya air Kota Bekasi melalui Kabid Bina Marga, Idi sutanto mengatakan, bahwa hal seperti ini sudah menjadi perhatian pemerintah Kota Bekasi, dan telah melakukan sejumlah upaya dalam penanganan hal tersebut.
Menurutnya, kabel utilitas internet jadi masalah semua daerah dan tidak bisa dihindari, Idi juga menjelaskan bahwa butuh biaya besar untuk merubah kabel udara menjadi kabel tanam.
Seperti dijelaskan Idi, polemik di wilayah Margahayu, Bekasi Timur. Yang sempat jadi perseteruan antara vendor internet dengan warga saat pemasangan kabel baru.
"Kalau di Margahayu persetujuan pengurus RT RW diperlukan. Dan jika melarang secara resmi belum bisa dilakukan pemerintah," ungkapnya.
Dijelaskan, untuk perumahan baru sudah dijalankan untuk kabel tanam. Namun untuk perubahan seluruh kabel internet di Kota Bekasi butuh mengeluarkan biaya kisaran capai Rp1 triliun untuk menyediakan kabel tanam, karena memang tanggung jawab pemerintah.
"Kalaupun untuk merapihkan agar semua menjadi kabel tanam, pemerintah membuka peluang bagi investor untuk menyediakan pekerjaan itu," ujarnya.
Mengenai tiang listrik yang belum dipindahkan, diakuinya bahwa dinas terkait sudah sering melakukan koordinasi dengan pihak Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) persero.
"Setiap ada pembangunan pelebaran jalan dan pembuatan saluran, kordinasi kerap dilakukan kepada PT. PLN persero, namun belum ada respon memuaskan," jelas Idi.
Dikatakan, Untuk administratif PT PLN persero, secara umum berkantor di Jawa Barat, namun induk PLN tiap kecamatan di kota Bekasi berbeda administratifnya. Wilayah Kecamatan Bekasi Barat, dan Pondok Gede sebagian milik adminstrasi DKI Jakarta, sebagian besar lainnya milik Jawa Barat.
"Perlahan kita upayakan perdoalan kabel semrawut dan tiang tiang yang belum dipindahkan. Namun memang butuh waktu dan biaya besar," pungkasnya.
(Pandu-Mitrapos)
ADVERTISEMENT
"Kalau di Margahayu persetujuan pengurus RT RW diperlukan. Dan jika melarang secara resmi belum bisa dilakukan pemerintah," ungkapnya.
Dijelaskan, untuk perumahan baru sudah dijalankan untuk kabel tanam. Namun untuk perubahan seluruh kabel internet di Kota Bekasi butuh mengeluarkan biaya kisaran capai Rp1 triliun untuk menyediakan kabel tanam, karena memang tanggung jawab pemerintah.
"Kalaupun untuk merapihkan agar semua menjadi kabel tanam, pemerintah membuka peluang bagi investor untuk menyediakan pekerjaan itu," ujarnya.
Mengenai tiang listrik yang belum dipindahkan, diakuinya bahwa dinas terkait sudah sering melakukan koordinasi dengan pihak Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) persero.
"Setiap ada pembangunan pelebaran jalan dan pembuatan saluran, kordinasi kerap dilakukan kepada PT. PLN persero, namun belum ada respon memuaskan," jelas Idi.
Dikatakan, Untuk administratif PT PLN persero, secara umum berkantor di Jawa Barat, namun induk PLN tiap kecamatan di kota Bekasi berbeda administratifnya. Wilayah Kecamatan Bekasi Barat, dan Pondok Gede sebagian milik adminstrasi DKI Jakarta, sebagian besar lainnya milik Jawa Barat.
"Perlahan kita upayakan perdoalan kabel semrawut dan tiang tiang yang belum dipindahkan. Namun memang butuh waktu dan biaya besar," pungkasnya.
(Pandu-Mitrapos)