Dugaan Pungli Mengguncang Sekolah Swasta di Kota Bekasi

SOROT BERITA | BEKASI - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi angkat suara atas dugaan praktik pungutan liar, yang melibatkan sub rayon dan gugus di tingkat kota.

Keluhan ini mencuat terkait biaya operasional yang dibebankan, kepada sekolah-sekolah swasta dalam setiap kegiatan kedinasan.

"Setiap kegiatan yang membutuhkan biaya dibebankan ke sekolah melalui iuran," ujar Sekretaris BMPS, Ayung Sardi Dauly, via telepon, Jumat (20/9/2024).

Ia menceritakan, jika sekolah tidak memberikan iuran, mereka akan menghadapi konsekuensi, yaitu tidak ditandatanganinya laporan yang harus diserahkan ke Dinas Pendidikan (Disdik).

"Memang panitia tidak memaksa, tapi ada konsekuensi logis. Pengawas tidak mau tanda tangan saat ada laporan yang harus diserahkan ke Disdik," ungkap Ayung.

Ia juga menyebutkan, bahwa tidak ada jumlah pasti untuk setiap iuran yang diminta, semuanya tergantung pada kegiatan yang akan dilaksanakan.

"Ya, beragam, sesuai kebutuhannya. Nanti dibagi rata berapa jumlah sekolah dalam binaan itu," paparnya.

Ayung menggambarkan kekecewaannya, terhadap sikap penyelenggara negara yang dianggap tidak profesional, dan tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

"Pengawas sudah digaji oleh pemerintah, dan seharusnya mereka berfungsi sebagai perpanjangan tangan Disdik, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan," tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa seharusnya pengawas bertindak sebagai pembimbing, terutama dalam evaluasi dan penyelesaian masalah di sekolah.

Ayung berharap, agar Disdik dapat menata kembali sistem seleksi dan pengangkatan pengawas dengan lebih selektif, mengingat pengalaman dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan.

"Perlu langkah tegas dari Dinas Pendidikan untuk menanganinya, agar praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi," pungkasnya. 

Dengan pernyataan ini, BMPS mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki sistem pendidikan di Kota Bekasi, demi kesejahteraan sekolah-sekolah swasta. (Pandu)