BMPS: Pendidikan Kota Bekasi Butuh Pemimpin Berkomitmen

SOROT BERITA | BEKASI - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, menegaskan urgensi pemimpin yang berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan di Kota Bekasi.

Sekretaris BMPS, Ayung Sardi Dauli, menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi pendidikan di Bekasi, seperti PPDB, percaloan, dan ketimpangan daya tampung siswa, harus menjadi perhatian utama para Calon Kepala Daerah.

"Pernah sekali berhasil PPDB online 100% pada tahun 2014, tetapi setelah itu tidak terulang lagi," ujar Ayung saat ditemui oleh media, di Kantor Yayasan Patriot, Kalibaru, Kamis (5/9/2024).

Ayung menekankan perlunya pemerintah Kota Bekasi, untuk kembali melaksanakan peraturan Menteri Pendidikan mengenai PPDB 100%.

Ia menjelaskan bahwa untuk mendukung siswa kurang mampu, perlu adanya perubahan pada Peraturan Wali Kota yang mengatur jalur penerimaan siswa.

"Kami usulkan agar afirmasi dinaikkan menjadi 50%, zonasi 20%, dan prestasi 30%," jelasnya, yang menambahkan bahwa hal ini akan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Lebih lanjut, Ayung menyoroti bahwa Dinas Sosial sudah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) siswa yang bisa dijadikan acuan untuk memprioritaskan mereka di sekolah negeri.

"Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu lagi menganggarkan dana untuk siswa miskin di sekolah swasta," katanya.

Ayung menyatakan, BMPS berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan pendidikan, dan berharap calon pemimpin Kota Bekasi memiliki visi yang jelas untuk masa depan pendidikan.

"Jika pendidikan di Kota Bekasi terus dijadikan alat politik, kami di komunitas pendidikan swasta tidak akan mendukung calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024,"pungkasnya. (Pandu)