Banjir Melanda Halmahera Tengah, PT IWIP: Itu Karena Hujan

SOROT BERITA | MALUKU UTARA - Ormas Maluku Utara Bersatu memimpin pertemuan penting, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Kementerian Perindustrian, serta PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), selaku pengelola kawasan tambang nikel Weda Bay di Halmahera Tengah.

Latar Belakang Pertemuan

Pertemuan ini merupakan buntut dari bencana banjir bandang yang melanda Halmahera Tengah, pada tanggal 21-24 Juli 2024 lalu.

Banjir tersebut mencapai ketinggian 1-3 meter dan menenggelamkan sejumlah desa, mengakibatkan sekitar 1.670 warga terpaksa mengungsi.

Desa yang terdampak meliputi Lelilef Woebulan, Lukulamo, serta Transmigran Kobe yang mencakup Woekob, Woejerana, dan Kulo Jaya di Kecamatan Weda Tengah.

Banjir juga meluas ke Sagea hingga Transmigran Waleh di Kecamatan Weda Utara, mengisolir Desa Woekob, Desa Woejerana, Desa Lukulamo, dan Desa Kulo Jaya.

Dampak Bencana

Selain banjir, longsor juga terjadi sehingga memutus akses jalan Trans Pulau Halmahera, yang menghubungkan Payahe-Oba di Kota Tidore Kepulauan dengan Weda, Halmahera Tengah.

Bencana ini juga merendam 12 desa di Kabupaten Halmahera Timur dan memicu longsor di ruas jalan lintas Buli-Subaim, Buli-Maba Tengah, dan sepanjang Jalan Uni-Uni.

Tuntutan Ormas Maluku Utara Bersatu

Dalam pertemuan tersebut, Ormas Maluku Utara Bersatu mengajukan tuntutan agar PT IWIP dan Kementerian ESDM mengambil langkah konkret dalam menangani dampak bencana.

"Selama ini di Halmahera Tengah tidak pernah terjadi banjir, tetapi sejak PT IWIP berdiri pada 2018 dan mulai beroperasi, banjir mulai terjadi. Dari tahun 2019 sampai sekarang, banjir terus terjadi," tegas Ketua Umum Maluku Utara Bersatu, Oktavianus Sero.

Terpantau, Atmosfer pertemuan semakin memanas saat perwakilan PT IWIP menyatakan bahwa banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, hingga memicu reaksi keras dari Ormas Maluku Utara Bersatu yang menilai pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab.

"Kenapa bilang seperti itu? Seakan menyalahkan alam. Padahal masyarakat Maluku Utara sangat berterima kasih terhadap alam sebelum datangnya PT IWIP," Papar Oktavianus Sero, yang akrab disapa Ongen kepada media.

Ketidakpuasan Terhadap Bantuan PT IWIP

Bantuan yang diberikan oleh PT IWIP kepada korban banjir, dinilai sangat minim dan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. "Kalau dikalkulasikan, bantuan yang diberikan bahkan di bawah 100 juta rupiah, sangat minim dan tidak mencukupi," ujar Ongen.

Langkah Selanjutnya

Ormas Maluku Utara Bersatu berkomitmen untuk terus mengawal dan meminta pertanggungjawaban dari pihak terkait. Ongen pun menegaskan, kalau diperlukan, mereka akan meminta penutupan PT IWIP karena sudah menyengsarakan rakyat Maluku Utara.

Pertemuan ini menandai langkah awal dalam mengatasi dampak bencana banjir dan longsor di Halmahera Tengah, maupun tambang-tambang lain di Maluku Utara.

Ormas Maluku Utara Bersatu berharap, agar pihak terkait dapat segera mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi dan mencegah bencana serupa di masa depan. (Pandu)