ATR/BPN Raih Anugerah Badan Publik Informatif

SOROT BERITA | JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Hal ini dibuktikan dengan diraihnya anugerah sebagai Badan Publik Informatif peringkat ke-4 secara nasional pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dari Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Arya Sandhiyudha, di Movenpick Jakarta City Hotel.

Dengan indeks nilai 98,47, ATR/BPN berhasil menunjukkan peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik. Wakil Menteri Ossy Dermawan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pegawai ATR/BPN atas kerja kerasnya.

“Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan, utamanya di bidang keterbukaan informasi publik,” ujar Wakil Menteri Ossy.

Ia juga berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik.

"Mudah-mudahan penghargaan ini terus memacu Kementerian ATR/BPN ke depan, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan pada intinya juga memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik. Selamat kepada seluruh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di tingkat pusat maupun daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik tahun ini mencapai 44% dibandingkan tahun lalu.

"Kualitas keterbukaan informasi publik tahun ini naik 44% dari tahun lalu. Hal ini menandakan semakin banyak badan publik yang informatif mengenai pelayanan dan kinerjanya," papar Donny.

Penilaian dilakukan terhadap 363 badan publik dari tujuh kategori, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, BUMN, dan perguruan tinggi negeri.

Keberhasilan ATR/BPN ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. (Bandaharo)