ATR/BPN dan BUMN Sepakati Strategi Penyelesaian Sengketa Tanah

SOROT BERITA | JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan BUMN sepakat untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah.  

Hal ini dibahas dalam Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, memimpin rapat tersebut dan menekankan tiga prioritas utama: penyelesaian konflik tanah pemerintah, konflik tanah yang melibatkan BUMN, dan konflik tanah yang melibatkan TNI/Polri.

"Kita dapat tugas dari Presiden untuk mengatasi hal prioritas ini. Terkait BUMN, sudah ditangani, namun dalam kegiatan ini mungkin ada masukan yang bisa ditambahkan," tegas Menteri Nusron.

Ia meminta jajarannya untuk menyelesaikan persoalan ini secara akurat, akuntabel, dan prudent, berbasis risk management yang terukur.

Prioritas diberikan, pada kasus yang berkaitan dengan swasembada energi, dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau menyangkut swasembada energi, swasembada pangan, atau hilirisasi, jika dokumen lengkap, segera ditangani. Jangan sampai kita dianggap menghambat," papar Menteri Nusron.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, menyambut baik inisiatif tersebut, karena telah difasilitasi terkait beberapa persoalan BUMN yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN.

"Terima kasih, karena telah difasilitasi terkait beberapa persoalan BUMN yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN," ujar Aminudin.

Aminudin menambahkan, bahwa pihaknya telah memetakan persoalan yang berhubungan dengan ATR/BPN, termasuk kedaulatan energi. Ke depannya, akan dilakukan beberapa tahap pertemuan sesuai klasifikasi jenis BUMN.

Rapat tersebut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan BUMN.

Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. (Bandaharo)